Di Pemkot Surabaya Open Source dianggap Mubazir...????

Tempat nongkrong. Diskusi bebas di luar topik.
User avatar
MasDjo
Posts: 1260
Joined: 03 Jan 2010, 17:38
Location: Bayuangga City
Contact:

Di Pemkot Surabaya Open Source dianggap Mubazir...????

Postby MasDjo » 17 Jan 2012, 09:45

Ada berita yg cukup mengejutkan khususnya bagi kalangan penggiat Open Source :confused: :mad:
Silahkan dibaca sendiri deh :
Tampilkan
[size:14pt]Program �Open Source� Bakal Dicoret[/size]
Sabtu, 07/01/2012 | 12:05 WIB

Program itu dianggap mubazir, meski telah berjalan dua tahun tidak terealisasi di semua SKPD

SURABAYA - DPRD Surabaya bakal mencoret pengadaan program open source (OS) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkot Surabaya di 2012 ini. Langkah ini diambil karena pengadaannya sudah dipastikan mubazir alias sia-sia.

Sebab, proyek migrasi program komputer dengan menggunakan program berbayar atau berlisensi (linux) di Pemkot itu sampai sekarang hanya dipakai di Diskominfo. Sedangkan, di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot belum terealisasi. Padahal, anggarannya yang telah disiapkan sebelumnya masing-masing Rp 2,3 miliar dari APBD 2010 dan 2011.

�Saya kan sudah katakan. Diskominfo gagal total terkait dengan pengadaan program tersebut. Sebab, tidak ada wujudnya sama sekali. Pengadaan program OS di Sekretaris Dewan (Sekwan) yang notabene masuk lembaga Pemkot tidak jalan dan tidak pernah dipakai oleh Sekwan. Lha, kalau keberadaanya tidak dipakai dan mubazir, masak mau dilanjutkan. Ya, harus dicoret kan?� jelas Simon Lekatompessy, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sabtu (7/1).

Politisi Partai Damai Sejahtera (PDS) ini menambahkan, seharusnya walikota melakukan evaluasi kerja Diskominfo. Bila, program OS ini tergolong gagal total, sebaiknya kepala dinasnya dicopot dari jabatannya. �Program itu kan sudah bisa dibilang gagal, jadi ganti saja kepala dinasnya,� ujarnya.

Menurutnya, usulan dia tidak berlebihan. Sebab, kerja walikota harus didukung oleh SKPD yang mumpuni dan mampu menjelankan tugasnya masing-masing. Tapi, kalau ada kepala SKPD yang tidak bisa bekerja dengan baik, sebaiknya digantikan dengan yang lain.

Sedangkan, Agus Santoso, Anggota Komisi C DPRD Surabaya menambahkan, program OS terkesan sebagi proyek titipan. Proyek ini sudah berulangkali diminta dewan untuk dihentikan, tapi Diskominfo tetap saja ngeyel untuk dilakasanakan. �Kalau sudah mubazir seperti itu gimana? Apa hal itu bukan mengahmbur-hamburkan uang rakyat. Apalagi, dianggarkan setiap tahun dengan anggaran sekitar Rp 2,3 miliar per tahun.

Lebih menyedihkan lagi, pada 2012 ini Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) justru menganggarkan penggunaan program microsoft dengan anggaran miliaran rupiah juga. Itu artinya program OS sudah tidak digunakan lagi oleh Pemkot. �Kami tetap akan coret programnya dan tidak ada toleransi lagi,� ujarnya.

Program OS ini semula bertujuan untuk menyeragamkan program komputer di seluruh SKPD di Pemkot. Artinya semua kegiatan di SKPD tidak lagi menggunakn program lain seperti microsoft atau yang lainnya. Tapi, kalau tidak ada PNS yang memakainya itu sama saja dengan bohong.

Menurutnya, program OS ini sudah disebarkan ke semua kantor kecamatan se-Surabaya yang jumlahnya ada 31 kecamatan. Tapi, faktanya ada camat yang tidak tahu tentang adanya program OS tersebut. �Ini kan sudah tidak benar dan wajib diluruskan tentunya,� jelas dia.

Salah seorang camat yang enggan disebutkan namanya, meminta agar program ini dievaluasi Bagian Bina Program Pemkot. Pasalnya, hampir semua SKPD telah dilengkapi dengan program linux agar penyamaannya cepat. Tapi, linux itu sulit diperasionalkan.

Informasinya, lanjut dia, komputer di SKPD di Pemkot komputernya sudah dilengkapi program linux untuk mendukung pendukung OS tersebut, ternyata faktanya tetap saja program linux-nya tidak bisa dipakai karena memang tidak bisa dimplementasikan di komputer bagian umum.

Sementara Adang, Kepala bidang operasional dan pengendalaian di Diskominfo mengatakan, sudah ada sekitar 750 komputer yang telah dimigrasikan ke program OS. Namun, lanjutnya, tidak semua komputer bisa dimigrasikan ke linux.

Sejalan dengan kondisi itu, komputer untuk kepentingan akuntansi dan program khusus lain tetap menggunakan program berbayar dan berlisensi. Sedangkan, untuk yang berfungsi administrasi umum dapat dimigrasikan ke linux.

Menyoal besarnya biaya, Adang tidak membantahnya. Tapi dana itu tidak semua untuk pengembangan program. Dana itu antara lain menggelar sosialisasi ke PNS di lingkungan pemkot. pur


Sumber : Surabaya Post Online
User avatar
IntegerManual
Posts: 418
Joined: 13 May 2011, 15:36
Location: Kerajaan Loa Bakung
Contact:

Re: Di Pemkot Surabaya Open Source dianggap Mubazir...????

Postby IntegerManual » 17 Jan 2012, 10:42

kalimat yang "Sebab, proyek migrasi program komputer dengan menggunakan program berbayar atau berlisensi (Linux)" rada janggal. "anggarannya yang telah disiapkan sebelumnya masing-masing Rp 2,3 miliar dari APBD 2010 dan 2011." Sebsar itukah dana tuk migrasi, parah.

Kendalanya mereka sudah terbiasa dengan microsoft, jadina gitu dah... -_-'
klo asal main install tapi ga dimaintenance perangkat ataupun orangnya, jadinya sulit.
User avatar
pupil
Posts: 458
Joined: 08 Jan 2012, 06:24
Location: /home/pupil
Contact:

Re: Di Pemkot Surabaya Open Source dianggap Mubazir...????

Postby pupil » 17 Jan 2012, 10:46

Sedikit mengutip perkataan Kang Onno W Purba,

Kominfo baru sebatas penyedian barang dan fasilitas, sedangkan manusianya belum dipinterkan.

Mungkin maksudnya pelatihan pegawai belum maksimal, jadi pegawai juga kesulitan dalam menggunakan Linux. tapi agak heran juga kalau ada kalimat yang bunyinya nggak semua komputer bisa di install Linux.
User avatar
thrvers
Posts: 4458
Joined: 01 Jan 2010, 13:28
Location: Jombang, Indonesia
Contact:

Re: Di Pemkot Surabaya Open Source dianggap Mubazir...????

Postby thrvers » 17 Jan 2012, 10:52

'
[quote=IntegerManual]kalimat yang "Sebab, proyek migrasi program komputer dengan menggunakan program berbayar atau berlisensi (Linux)" rada janggal.
.....

mungkin pakai crossover :grin:
buat emulasikan program2 .exe pemerintah :(